Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau indera dalam jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak. Kesetaraan hak ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik sebagai contoh hak politik bagi penyandang disabilitas, yaitu untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa salah satu hak politik penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih. Dalam hal pemilu, KPU menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas jalannya pemilu yang terjadi di suatu daerah. Di Kecamatan Angkola Selatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan lembaga yang membidangi pemilihan umum di Kecamatan Angkola Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika, angka, atau statistik. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa KPU Tapanuli Selatan selaku penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Angkola Selatan telah melakukan beberapa upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Angkola Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk Bupati dan Wakil Bupati. Upaya yang dilakukan KPU Tapanuli Selatan belum terlaksana dengan baik dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyebab Utama tidak terlaksananya dengan baik karena masih terjadi kesalahan dan kekeliruan pada saat pendataan penyandang disabilitas dan kurangnya komunikasi antara keluarga penyandang disabilitas dengan anggota KPPS walaupun terjadi kesalahan pada saat pendataan dan pendampingan, Komisi Pemilihan Umum tapanuli Selatan melaksanakan upaya lain dalam pemenuhan hak Politik disabilitas seperti : sosialisasi tentang persamaan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum, disabilitas memperoleh TPS yang sesuai, disabilitas memperoleh surat suara khusus, dan memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas untuk memfasilitasi pemberian hak politik