Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Bantuan Langsung Tunai merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahyang memiliki tujuan dan alasan tertentu utamanya untuk memberantas kemiskinan. Namun di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupataen Mandailing Natal masih mengalami banyak permasalahan akibat pembagian bantuan langsung tunai yang tidak adil dan tidak merata. Pembagian bantuan tersebut kurang adanya transparansi, yang mengakibatkan keributan.Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, apa faktor pendukung dan penghambat, serta bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Instrumen penngumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi,dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disese 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabunga Utara adanya pemotongan dana atau yang disebut dengan KKN, kemudian faktor pendukungnya karena munculnya sosialisasi program pengeluaran BLT Dana Desa, Sementara faktor penghambatnya yaitu kurang tegasnya sikap seorang pelaksana, adapun dilihat dari Tinjauan fiqih siyasah berdasarkan pendistribusian pengeluaran dan belanja negara harus adil namun yang dilaksanakan otoritas yang bersangkutan belum adil