Studi komparasi tentang harta bawaan dalam harta benda perkawinan menurut kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri, utamanya apabila mereka bercerai sehingga hukum perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan berkeluarga bahkan sewaktu perkawinan berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam suatu perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda dalam sebuah perkawinan. Pengaturan tentang harta tersebut terdapat dalam bab VII pasal 35 undang-undang perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Putusnya tali perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana status Hukum harta bawaan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum islam dan Kitab undang-undang Hukum perdata dan bagaimana Persamaan dan perbedaan harta benda dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana status hukum harta bawaaan atau harta asal Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan harta benda dalam pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode juridis normative melalui metode library research. Pendekatan juridis normative dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum, sejarah hukum dan doktrin serta yurisprudensi. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 86 dan KUH Perdata pasal 119 terdapat persamaan dan perbedaan dalam percampuran harta, pasal 86 KHI menegaskan tidak adanya percampuran harta bawaan, sedangkan pasal 119 KUH Perdata sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama, dalam perjanjian pemisahan harta kekayaan sama-sama diatur dalam KHI dan KUH Perdata. Di dalam KHI harta bawaan dalam penguasaan masing-masing, sedangkan dalam KUH Perdata yang menguasai adalah suami dan harta yang diperoleh sesudah perkawinan menjadi harta bersama