Implementasi biaya pencatatan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 48 tahun 2014 (studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi biaya pencatatan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas). Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh dengan adanya biaya pencatatan nikah tambahan yang dibuat oleh penghulu dan pembantu pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan Penelitian field research yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang terjadi langsung. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.Dan dalam penelitian ini yang menjadi data primer peneliti adalah masyarakat yang melangsungkan pernikahan dari tahun 2015-2016, kepala Kantor Urusan Agama, penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu pendapat ahli, literatur, dan hasil-hasil penelitian. Dan bahan hukum sekunder peneliti adalah Al Qur’an, Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedia. Selanjutnya tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang ada kemudian diolah dengan menggunakan tehnik identifikasi dan klasifikasi. Dan kemudian data dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhir Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi biaya pencatatan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas bahwa penghulu Kantor Urusan Agama dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam penerapannya berbedabeda dan bervariasi dalam menetapkan biaya pencatatan nikah terhadap masyarakat yang melangsungkan pernikahan diluar kantor dan jam kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dan alasan penghulu dan pembantu pegawai pencatat nikah membuat biaya pecatatan nikah tambahan tersebut adalah sebagai biaya transportasi dan karena diluar hari dan waktu jam kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas