Persyaratan pemilih dalam memilih kepala daerah menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 perspektif fiqh siyasah

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bahwa menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota semua warga negara mempunyai hak untuk memilih pemimpin dengan persyaratan: 1) Warga Negara Indonesia yang sudah berumur 17 Tahun. 2) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. 3) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 4) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Sementara Menurut Fiqh Siyasah tidak semua warga negara berhak memilih pemimpin, adapun persyaratan pemilih dalam fiqh siyasah antara lain: 1) Pemilih Memiliki sikap adil. 2) Memiliki ilmu pengetahuan mengenai calon pemimpin yang akan dipilih. 3) Memiliki sikap bijaksana dan gagasan yang mampu mengantarkannya memilih pemimpin yang paling tepat dan paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library Research), dengan pendekatan normatif. Adapun sumber data yang penulis gunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan buku AlAhkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilaayaatu al-Diniyyah karangan Imam AlMawardi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Persyaratan pemilih dalam memilih kepala daerah menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 tersebut sudah sesuai dengan fiqh siyasah, akan tetapi kesesuaian tersebut masih bersifat umum sementara persyaratan pemilih dalam perspektif fiqh siyasah lebih spesifik (khusus). Keumuman itu dapat dilihat dari: 1) Batasan Usia minimal 17 tahun. 2) keterlibatan semua warga negara yang sudah cukup kriteria. Sebab di dalam konsep fiqh siyasah hak memilih pemimpin itu diserahkan kepada sekelompok umat yang mewakili mereka memilih pemimpin. Namun meskipun demikian di dalam fiqh siyasah tidak ditemukan model baku pemilihan pemimpin, hal ini diserahkan kepada ijtihad manusia sehingga persyaratan pemilih menurut UU No. 10 Tahun 2016 dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk kemaslahatan