Perlindungan hukum terhadap buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu ditinjau dari undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan kompilasi hukum ekonomi syariah

Masalah dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu sebagian besar hanya berlaku bagi pekerja dengan status tetap atau yang terikat ketidakseimbangan posisi tersebut diantaranya karena rendahnya pendidikan buruh sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban, tidak memiliki keahlian khusus serta regulasi dalam hukum perburuhan tidak seimbang dalam mengatur hak dan kewajiban pihak pekerja buruh dan pengusaha. Menghadapi realita tersebut peran pemerintah diperlukan untuk campur tangan dengan tujuan mewujudkan perburuan yang adil melalui peraturan perundang-undangan. Hubungan antara pengusaha dan buruh idealnya merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Namun sering kali posisi buruh tidak seimbang dengan posisi pengusaha. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu hukum ekonomi syariah. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan hukum perburuhan. Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yuridis normatif. Maka penelitian ini berbasis analisis terhadap norma hukum baik hukum dalam peraturan perundang undangan maupun dalam putusan putusan pengadilan. Adapun hasil penelitian ini adalah hukum terhadap buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu menurut undang undang no 13 tentang ketenagakerjaan tidak sesuai antara hak buruh yang diberikan si pekerja maka dari itu banyak pihak buruh yang merasa dirugikan karena lemahnya hukum bagi buruh. Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu untuk mengkaji hak-hak normatif buruh ketika perusahan mengalami pailit yang dihubungkan dengan peran dan tanggung jawab seorang kurator terhadap asset perusahaan dan kaitan dengan masalah perburuhan pada perusahaaan yang terkena pailit berdasarkan normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan