Komparasi akibat hukum ingkar janji menurut Burgerlijk Wetboek dan kompilasi hukum ekonomi syariah

Dalam suatu perikatan memuat hak dan kewajiban yang pada hakikatnya harus dilaksanakan oleh para pihak. Terlebih bila perikatan itu terjadi dari suatu perjanjian yang dari semula bertujuan untuk melaksanakan perjanjian. Hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dapat menimbulkan tidak terlaksanakannya suatu prestasi dari salah satu pihak. Namun demikian akan timbul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan cepat. Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian. Wanprestasi dalam hukum perdata telah memberikan sebuah pengertian bahwa praktek ingkar janji dapat menimbulkan akibat hukum yang cukup panjang dan memerlukan tenaga untuk menyelesaikannya. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam Hukum Positif di Indonesia seperti: Kitab Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum ingkar janji menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bagaimana persamaan dan perbedaan akibat hukum ingkar janji menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahaan di atas akan dijawab penulis dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data yang utama, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian maka menurut KUH Perdata tentang akibat hukum ingkar janji dikenankan sanksi berupa membayar ganti kerugian dan keuntungan yang diharapkan atau bunga. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akibat debitur yang telah wanprestasi hanya membayar ganti kerugian yang nyata dan denda sebagai hukuman terhadap debitur agar jera dan dana tersebut akan diberikan kepada dana sosial