Pernikahan wanita hamil di luar nikah (studi komparatif kompilasi hukum islam dan kuh perdata)

Perkawinan adalah bagian dari hukum Islam yang memiliki peran yang cukup signifikan terhadap banyaknya persoalan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim, akan tetapi tidak jarang pula kita temui adanya penyelewengan terhadap praktek hukum tersebut. Seperti dalam masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah dan status anak yang dilahirkan. Persoalan ini memang sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, namun sampai saat ini hal tersebut tetaplah menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan. Adanya aturan dalam pasal 53 KHI juga besar kemungkinan untuk disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga akan mendorong berkembangnya perbuatan zina. Sedangkan di dalam KUH Perdata (BW) diatur juga dalam pasal 32 yang mana laki-laki yang dengan putusan hakim dinyatakan berzina tidak boleh menikahi wanita yang dizinainya. Berkaitan dengan maraknya pernikahan wanita hamil di luar nikah di Indonesia, maka hal ini menjadi fenomena yang menarik bagi penulis untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah. Dalam skripsi ini, penulis berupaya mengkaji lewat dua perspektif itu dengan melihat pula faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut. Hal ini sangat penting, karena perbedaan konsekuensi hukum yang terdapat dalam KHI dan KUH Perdata. Untuk mempermudah penelitian ini, penulis menggunakan penelitian jenis penelitian pustaka (library research) yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa teks hukum, yakni berupa ayat-ayat Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Undangundang Perkawinan dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptifanalisis-komparatif. Karena penelitian ini di samping memaparkan mengenai pernikahan wanita hamil dalam kajian hukum Islam secara deskriptif, juga dikomparasikan pula antara pendapat KHI dan KUH Perdata tentang status pernikahan dan status anak yang dilahirkan. Setelah dilakukan kajian terhadap dua aspek hukum di atas, menurut KHI dan KUH Perdata, maka muncul konklusi yaitu adanya persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Di dalam KHI yakni pasal 53 membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah tetapi apabila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan di dalam KUH Perdata pasal 32 bahwa barangsiapa yang dengan putusan hakim dinyatakan bersalah karena berzina maka ia tidak boleh kawin dengan kawan berzinanya, hal ini menjelaskan bahwa mereka boleh menikah dengan syarat tidak adanya putusan bersalah dari hakim terhadap mereka