Peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 pasal 4 ayat (3)tentang pelarangan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sebagai calon anggota legislatif dalam perspektif fiqh siyasah

Korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Fenomena korupsi dikalangan anggota legislatif sudah bukan lagi hal yang baru. beragam upaya telah dilakukan untuk menghentikan terjadinya korupsi yang berkelanjutan. Salah satunya bentuk upaya memberantas korupsi adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengecualikan mantan terpidana korupsi dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum dalam kedudukannya sebagai lembaga independen yang berwenang menyelenggarakan pemilu. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tentang apakah KPU berhak menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terutama pasal 4 ayat (3) yang mengecualikan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif? bagaimana persyaratan calon anggota legislatif menurut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan bagaimana Fiqh Siyasah memandang peraturan KPU yang mengecualikan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif? Jenis penelitian ini adalah Library Research, yaitu usaha untuk memperoleh data di dalam kepustakaan. Berdasarkan penelitian analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan masalah pembahasan. Dalam penelitian ini ada dua jenis bahan hukum yang dibutuhkan penulis yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Fiqh Siyasah sesungguhnya telah sesuai dengan tugas dan fungsi KPU untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum yang berkualitas. Secara moral langkah yang dilakukan KPU sudah benar, Akan tetapi langkah ini harus didukung secara konstitusi sehingga tidak ada anggapan bahwa KPU mendiskriminasi hak politik warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman, demi tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme