Pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 (studi di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

Dalam Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh nazir yang ditunjuk untuk mengadministrasi, mengelola, mengawasi dan melaporkan harta wakaf, tetapi Nazir mempergunakan tanah wakaf untuk keperluan pribadinya. Sedangkan tujuan wakif mewakafkan tanah diperuntukan untuk kemaslahatan umat. Ini bertentangan sekali dengan perbuatan nazir di desa Pulau Batu yang memepergunakan harta benda wakaf untuk keperluan pribadinya tentu tidak sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta wakaf dari wakif. Sehingga dengan itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan harta benda wakaf dilihat dari aspek pengadministrasian, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan. Dan faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya nazir dalam mengelola wakaf. Serta bagaimana tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan harta benda wakaf di desa Pulau Batu. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini penulisan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala atau peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penulis menggunakan teknik Random Sampling dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan penelitian, peneliti mengadakan observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala apa adanya di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan harta benda wakaf di desa Pulau Batu belum maksimal. Nazir tidak pernah melakukan administrasi yg baik, pengelolaan tanah wakaf juga banyak yang belum terkelola dengan baik, pengawasan harta benda wakaf hanya dilakukan oleh nazir dan masyarakat, sedangkan BWI dan KUA tidak pernah melakukan pengawasan, dan pelaporan harta benda wakaf tidak pernah dilakukan nazhir ke KUA. Faktor penyebabnya adalah dalam proses perwakafan di Desa Pulau Batu masih menganut tata cara Tradisional, nazir maupun masyarakat belum mengetahui dan memahami peraturan tentang wakaf secara baik dan benar, tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA atau BWI terhadap peraturan tentang wakaf kepada nazir, tidak adanya pengawasan dan kurangnya pembinaan terhadap nazir, nazir dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurang aktif, Semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan tanah untuk menyambung kehidupan di atas bumi ini dan mahalnya harga tanah di zaman modren sekarang. Tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pengelolaan tanah wakaf di desa Pulau Batu masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan ditengah masyarakat, dimana proses perwakafan masih menganut kebiasaan yang lama dan penuh dengan kepercayaan. Wakaf diserahkan kepada seorang kiai, ustazd dan wali kampung sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan harta wakaf diantara pemanfaatan tanah wakaf yang diserahkan kepada nazir dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Sedangkan dalam mengelola harta wakaf nazir diberikan kewajiban atau tanggung jawab untuk mengelola harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11