Komparasi ta’wid karena wanprestasi antara kitab undang-undang hukum perdata dengan kompilasi hukum ekonomi syariah

Ta’wid/ Ganti rugi karena wanprestasi merupakan salah satu bentuk ganti rugi yang wajib diberikan untuk mereleasisasikan keadilan dalam masyarakat. Suatu akad (perjanjian) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur) wajib dilaksanakan karena perjanjian yang mereka sepakati sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh debitur tentu menimbulkan kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu hukum mewajibkan bagi debitur untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur. Pasal 1243-1244 KUHPerdata mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi, dalam pasal-pasal tersebut kerugian yang wajib diganti berupa penggantian biaya (konsten), rugi (schade), dan bunga (interesten). Jika dilihat dari jenis kerugian tersebut yang termasuk kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh kreditur tanpa melakukan perkiraan dan penakaran terlebih dahulu adalah penggantian atas biaya (konsten), dan rugi (schade), sedangkan bunga (interesten) bersifat spekulatif artinya dalam penentuan besaran keuntungan yang diharapkan harus dilakukan perkiraan dan penakaran terlebih dahulu. Dalam KHES sanksi yang diberikan kepada debitur yang melakukan ingkar akad termuat dalam pasal 38 yakni penggantian atas kerugian, pembatalan akad, peralihan resiko dan pembayaran biaya perkara. Semuanya ini adalah ganti rugi yang secara rill dialami oleh kreditur, dalam KHES tidaklah diperbolehkan ganti rugi atas bunga karena masih bersifat spekulatif dan termasuk dalam bentuk riba. Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini dengan mengkomparasikan konsep tawid/ganti rugi anatra KUHPerdata dengan KHES.Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library research), sifat penelitian ini adalah deskriftif, yaitu menjelaskan permasalahan dari sudut pandang hukum islam yakni KHESmengenai ta’wid/ ganti rugi karena wanprestasi dengan KUHPerdata kemudian dikaji atau dianalisis secara sistematis. Pendekaatn masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penyelesaian dengan menggunaakn landasan al-qur’an, hadis, dan ijma’ ulama, selain itu penyusun juga memperkuat dengan aturan- aturan mengenai KUHPerdata dan KHES. Berdasarkan penelitian ini dengan merujuk kepada nas-nas, beberapa pendapat ulama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi hukum ekonomi Syariah, penyusun mendapat kesimpulan bahwa, kerugian yang timbul karena adanya Wanprestasi/Ingkar akad wajib diberikan penggantiannya oleh debitur yang meliputi biaya, rugi, sedangkan bunga (keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti ruginya karena ketidakjelasan besaran keuntungannya sehingga mengandung unsur garar dan riba