Persepsi ulama terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Hukum waris adalah hukum yang mengatur atas cara pemindahan hak pemilikan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup, hukum Islam sudah menetapkan cara-cara pelaksanaan pembagian harta warisan kepada orang muslim. Dasar atau sumber dari pada aturan hukum warisan bagi orang-orang yang beragama Islam sudah ditetapkan dalam hukum Al-Qur’an dan Hadits juga dari ijtihad para sahabat.hukum melaksanakan kewarisan itu adalah satu kewajiban bagi orang-orang muslim, sebagaimana kewajiban lainnya akan tetapi kenyataannya masih banyak orang-orang muslim yang tidak menjalankan hukum kewarisan tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bukit Malintang. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembagian harta warisan di Keacamatan Bukit Malintang? Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang penulis lakukan adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan hukum Islam dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam dan masih banyak masyarakat yang berpegang kepada kebiasaan-kebiasaan adat yang dilakukan orang-orang sebelumnya meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini terlihat dari tanggapan masyarakat dalam melaksanakan hukum kewarisan yang tidak memberi hak waris kepada anak perempuan seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam