Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang kehilangan hak atas kepailitan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Padangsidimpuan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyak nasabah Asuransi yang mengeluh karena uang pertanggungan yang seharusnya sudah diterima sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi belum diberikan oleh pihak asuransi diakibatkan pihak asuransi mengalami kepailitan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuandan Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah field research yaitu mengumpulkan data dari nasabah PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan dan Mantan Kepala PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan adalah bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan belum terlaksana sebagaimana yang diterapkan dalam UU Kepailitan dan UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014 Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi:Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Tetapi faktanya Perlindungan Hukum yang diberikan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan hanya pada pemegang polis yang mempunyai program reasuransi saja dan pemegang polis yang tidak ikut program reasuransi tidak mendapatkan uang pertanggungan karena jumlah tagihan dari pemegang polis lebih besar dibanding dana jaminan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya, sehingga PT. Asuransi Bumi Asih Jaya tidak mampu membayar klaim pembayaran asuransi yang telah diajukan pemegang polis. Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 39 yang menyebutkan apabila salah satu dari dua orang yang berakad melakukan ingkar janji maka harus membayar ganti kerugian sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi faktanya dari pihak perusahan asuransi tidak ada itikad baik untuk melaksanakan ganti kerugian kepada pemegang polis