IMPLIKASI PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Obesitas Regulasi menjadi alasan diterapkannya metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perudang-udangan di Indonesia, dengan dimulai melalui pembentukan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun penerapan metode omnibus law  di Indonesia pada hakikatnya belum popular dan masih menuai konflik sebab dalam  Indonesia memiliki system Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam membentuk Undang-undang harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen van begoorlijke regelgeving) dan juga berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk melihat implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Dan Indonesia dalam perkembangannya menganut sistem hukum eropa kontinental, sehingga hukum yang dibentuk kemudian dikodifikasi dan tertulis untuk dapat diberlakukan. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-Undangan, pembentukan harus mendapat legitimasi dari UUD NRI Tahun 1945 dengan menjadikannya sebagai landasan ditambah dengan aturan dan ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011. Kemudian berdasarkan problematika yang ada dalam menerapkan omnibus law dapat berimplikasi adanya perubahaan terhadap UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena belum memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari formil maupun materil. Kata Kunci: implikasi, Omnibus law, sistem pembentukan perundang-undangan.Regulatory obesity is the reason for the implementation of the omnibus law method in the formation of legislation in Indonesia, starting with the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, but the application of the omnibus law method in Indonesia is essentially not popular and is still reaping conflicts because in Indonesia has a system of laws and regulations regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation which in forming laws must be based on the principles of formation of appropriate laws and regulations (beginselen van begoorlijke regelgeving) and also based on philosophical, juridical, and sociological foundations. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. The purpose of this study is to see the implications of the application of the omnibus law method in the system of forming legislation in Indonesia. Based on the results of the study, it was found that, and Indonesia in its development adhered to the continental European legal system, so that the laws that were formed were then codified and written to be enforceable. In the formation of a statutory regulation, the formation must obtain legitimacy from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by making it a basis plus the rules and provisions in Law No. 12 of 2011. Then based on the problems that exist in implementing the omnibus law, it can have implications for changes to Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations because they have not met the rules for the formation of laws and regulations, both formal and material.Keywords: implication, Omnibus law, system of law formation