Dalam penelitian ini akan membahas ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang dan pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Soreang. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau dengan nama Library Research, instrument penelitian berupa Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Teknis analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Tinjauan yuridis dalam pemberian izin poligami di...
AbstrakPraktik poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pen...
Penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Prespektif Hukum Islam. Poligami merupakan laki-laki ...
Poligami diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 3 Ayat 2 sampai Pasal 5 Undang...
Indonesia adalah Negara Hukum dimana negara memberikan izin poligami berdasarkan Hukum Islam, kepad...
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan poli...
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum berpoligami dalam hukum islam maupun hu...
Penelitian ini membahas mengenai fenomena poligami tanpa izin istri sebelumnya dan menunjau hal ters...
Penelitian ini membahas mengenai fenomena poligami tanpa izin istri sebelumnya dan menunjau hal ters...
Poligami adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan lebih dari dua, tiga sampa...
Poligami, terlepas dari segala kontroversinya adalah salah satu praktik pernikahan yang dibolehkan m...
Berdasarkan fakta sejarah, praktek poligami sebenarnya sudah dilakukan oleh umat sebelum datangnya a...
Berdasarkan fakta sejarah, praktek poligami sebenarnya sudah dilakukan oleh umat sebelum datangnya a...
KAJIAN YURIDIS STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA DI TINJAU DARI UNDANG-UN...
Hukum perkawinan secara umum diatur di UU No.1 Tahun 1974 sedangkan hukum perkawinan Islam diatur di...
Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan. Di dunia ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah me...
AbstrakPraktik poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pen...
Penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Prespektif Hukum Islam. Poligami merupakan laki-laki ...
Poligami diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 3 Ayat 2 sampai Pasal 5 Undang...
Indonesia adalah Negara Hukum dimana negara memberikan izin poligami berdasarkan Hukum Islam, kepad...
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan poli...
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum berpoligami dalam hukum islam maupun hu...
Penelitian ini membahas mengenai fenomena poligami tanpa izin istri sebelumnya dan menunjau hal ters...
Penelitian ini membahas mengenai fenomena poligami tanpa izin istri sebelumnya dan menunjau hal ters...
Poligami adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan lebih dari dua, tiga sampa...
Poligami, terlepas dari segala kontroversinya adalah salah satu praktik pernikahan yang dibolehkan m...
Berdasarkan fakta sejarah, praktek poligami sebenarnya sudah dilakukan oleh umat sebelum datangnya a...
Berdasarkan fakta sejarah, praktek poligami sebenarnya sudah dilakukan oleh umat sebelum datangnya a...
KAJIAN YURIDIS STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA DI TINJAU DARI UNDANG-UN...
Hukum perkawinan secara umum diatur di UU No.1 Tahun 1974 sedangkan hukum perkawinan Islam diatur di...
Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan. Di dunia ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah me...
AbstrakPraktik poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pen...
Penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Prespektif Hukum Islam. Poligami merupakan laki-laki ...
Poligami diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 3 Ayat 2 sampai Pasal 5 Undang...