Taqlid dan Ijtihad dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam

Perubahan adalah sebuah keniscayaan, yang harus disikapi oleh hukum Islam dalam bentuk ijtiha>d. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini justru muncul sikap taqli>d, yang menghasilkan “masa jumud”. Tulisan ini hadir berusaha mencari pemahaman secara komprehensif tentang “taqli>d dan ijtiha>d” dalam prespektif historis, atau lintasan sejarah pemikiran hukum Islam. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa “masa jumud” hukum Islam dikarenakan: (1) wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas, (2) perpecahan pemerintahan Islam, (3) asumsi Hukum Islam sudah terkodifikasi secara mapan, dan (4) munculnya kelompok pemberi fatwa yang serampangan. Sebagai respon maka pada masa modern para pemikir muslim kontemporer menggalakkkan adanya reaktualisasi ajaran Islam dan reinterpretasi terhadap nas}s}-nas}s} yang sudah ada, dengan harapan akan akan diperoleh konklusi hukum yang lebih akomodatif (mampu menjawab tantangan zaman), yang ditandai dengan ragam munculnya problematika aktual yang membutuhkan legitimasi dari hukum Islam.Change is a necessity, which must be addressed by Islamic law in the form of ijtihad. However, it is in this condition that the attitude of taqlid arises which results in stagnation. This paper tries to find a comprehensive understanding of "taqlid and ijtihad" from a historical perspective or historical trajectory of Islamic legal thought. At the end of this paper, it was concluded that the stagnation of Islamic law was due to: (1) a wider territory of Islamic countries, (2) divisions in the Islamic government, (3) assumptions that Islamic Laws were firmly codified, and (4) the haphazard emergence of fatwa-giving groups. In response to this stagnation, the contemporary Muslim thinkers promote the re-actualization of Islamic teachings and the reinterpretation of existing nash in the hope that a more conclusive legal judgment can be obtained (able to answer the challenges of the times), to tacle with a variety of the emergence of actual problems that require legitimacy from Islamic law