Tanggung Jawab Notaris yang Aktanya Dibatalkan karena Cacat Yuridis (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 320 K/PDT/2013)

Notary Profession, as law enforcement, requires a responsibility, either individually or socially. Because of its very fundamental position, in performing its duty to make an authentic deed, a notary must perform the provisions contained in the Law of Notary, in addition to being honest, thorough, independent, impartial and guarding the interests of the parties concerned in legal action, so it must act carefully, meticulously, and thoroughly in carrying out procedures in making an authentic deed. Otherwise, it will result in an authentic deed not having a perfect verifying force value (volledig) and binding (bindende), or the degradation of its evidentiary power or it may be void, commonly called an authentic deed with a juridical defect. As a public official, a Notary is authorized to create an authentic deed, which can be held responsible for his conduct. The responsibility of a Notary as a Public Official includes the responsibility of the Notary profession itself relating to the deed. In relation to its authority the Notary may be held responsible for his deeds in making authentic deeds. The forms of responsibility of a notary are: (1) the responsibility of a notary publicly, (2) a criminal notary's responsibility, (3) a notarial responsibility based on a notary regulation, and (4) a notarial responsibility under the Notary Code of EthicsProfesi Notaris, selaku penegak hokum, memerlukan suatu tanggung jawab, baik secara individu maupun secara sosial. Karena posisinya yang sangat fundamental, maka dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Seorang Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sehingga harus bertindak hati-hati, cermat, dan teliti dalam menjalankan prosedur dalam membuat akta otentik. Jika tidak maka mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), atau terdegradasinya kekuatan pembuktiannya atau bisa juga batal, yang biasa disebut dengan akta otentik yang mempunyai cacat yuridis. Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang membuat akta otentik, yang tentunya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta oetentik. Bentuk tanggungjawab notaris adalah: (1) tanggungjawab notaris secara perdata, (2) tanggungjawab notaris secara pidana, (3) tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris, dan (4) tanggungjawab notaris berdasarkan Kode Etik Notari