Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah

Tulisan ini dalam rangka mengkaji dua hal, pertama, kekuatan hukum sertifikat ha katas tanah dikaitkan dengan kepastian hukum dalam pendaftran tanah, dan, kedua, upaya hukum yang dilakukan guna menjamin Kepastian Hukum di bidang Pertanahan. Di akhir tulisan ini disimpulkan, bahwa: pertama, kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat kuat, dengan syarat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai alat bukti untuk membuktikannya. Dan, kedua, upaya yang harus dilakukan untuk mejamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah -dalam hal ini Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang-, yaitu menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang didasari oleh tiga asas, yaitu: (1) asas kepastian hukum, (2) asas kecermatan, dan (3) asas aman, demi terjaminya kekuatan hukum dan kepastian hukum dari sertifikat yang diterbitkan.This paper is to examine two matters, firstly, the legal power of the land title certificate is related to legal certainty in land registration, and, secondly, legal remedies undertaken to ensure legal certainty in land affairs. At the end of this paper, it is concluded that: first, the legal power of the land title certificate is a guarantee of legal certainty from the certificate as a proof of ownership which is strong, provided that it is not proven otherwise by others who feel entitled and have evidence to prove it. And, secondly, the efforts to be taken to guarantee legal certainty in the land sector carried out by the Government-in this case the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial-, are issuing land title certificates based on three principles, namely: (1) the principle of certainty law, (2) the principles of accuracy, and (3) the principle of security, for the sake of the enforcement of legal force and legal certainty of issued certificates