Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional

Legal products or legislation as objects of Constitutional Law contain elements of dynamics that are closely related to the movements and needs of individuals in society and the growth of state organizations. Considering the interrelation between Constitutional Law and social changes, it is obvious that what is important in Constitutional Law is not just studying the Constitution and legislation, but more pressure should be given to the process of the Act. In this context, awareness and renewal of ways of thinking in the field of Constitutional Law are needed so that the legal narrowness caused by the lack of extensive legal treasury no longer appears in the form of legal thinking or mere juridisch denken, which results in a narrow mindset in the form of imitating the rules. rules only. Constitutional law not only pays attention to a formal perspective, but also a functional angle, so that it will always be dynamic.Produk-produk hukum atau perundang-undangan sebagai obyek Hukum Tata Negara mengandung unsur dinamika yang erat hubungannya dengan gerak dan kebutuhan-kebutuhan individu dalam masyarakat dan pertumbuhan organisasi negara. Mengingat adanya interrelasi antara Hukum Tata Negara dan perubahan-perubahan sosial, maka nyatalah bahwa yang penting dalam Hukum Tata Negara bukanlah sekedar mempelajari UUD dan peraturan perundangan saja, tapi tekanan hendaklah lebih diberikan kepada proses terjadinya UU. Dalam konteks ini diperlukan kesadaran dan pembaharuan cara berpikir di bidang Hukum Tata Negara, sehingga legal narrowness yang disebabkan kurang luasnya perbendaharaan hukum tidak lagi muncul dalam bentuk legal thinking atau juridisch denken semata-mata, yang mengakibatkan cara berpikir yang picik dalam bentuk menirukan bunyi peraturanperaturan saja. Hukum Tata Negara tidak saja memperhatikan sudut pandang formal, tapi juga sudut fungsional, sehingga akan selalu bersifat dinamis