PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DI KEJAKSAAN TINGGI ACEH

This research can be said to be important because the development of information and communication technology has given birth to public service model conducted through E-Government. By using information technology in accordance with the needs of the organization will be able to manage data quickly, effectively and efficiently and produce the right information, fast, and accurate. But in the implementation is still far from expectations, with this research is expected to find the answer. The formulation of the problem in this thesis is how the public service standards based on E-Government in Aceh High Court. How is the use of information technology applied in Aceh High Court in processing legal administration. This research uses qualitative method, data collection through observation, interview, documentation. Using a qualitative approach. The informant comprised the Chief Prosecutor, several related Assistants and some communities. Technique examination of data validity by using four criterias. Informan will used their data to compare with observation in the field. The results show that E-Government-based public service in Aceh High Court in utilizing information technology to achieve job result efficiently able to manage data quickly, effectively and efficiently and produce the right information, fast and accurate. In the public service sector undertaken the development of information and communication technology has spawned a model of public services conducted through E-Government. However, this system has not run fully in line with the government's expectations as stipulated in Presidential Instruction Number 3 of 2003 on National Policy and Strategy of E-Government Development. From the research result, it can be concluded that public service based on E-Government in Aceh High Court in using information to achieve the result of work efficiently has not been able to run fully as expected of government. Money people not enough to service based on E-Government in Aceh High Court in using information, because people always busy to handle their work in their jobPenelitian ini dapat dikatakan penting dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui E-Government. Dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi akan mampu mengelola data dengan cepat, efektif dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawabannya. Adapun rumusan masalah pada tesis ini adalah bagaimana standar pelayanan publik berbasis E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan di Kejaksaan Tinggi Aceh dalam memproses administrasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Informan terdiri Kepala Kejaksaan Tinggi, beberapa Asisten terkait dan beberapa masyarakat yang mengajukan kasus untuk di tangani oleh kejaksaan dam penyelesaiannya.  Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan empat kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik berbasis E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh dalam melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai hasil pekerjaan dengan efisien mampu mengelola data dengan cepat, efektif dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Pada sektor pelayanan publik yang dilakukan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui E-Government. Namun sistem ini belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik berbasis E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh dalam menggunakan informasi untuk mencapai hasil pekerjaan dengan efisien belum dapat berjalan sepenuhnya sesuai harapan pemerintah. Dalam pelayanan publik berbasis E-Government masih banyak masalah yang perlu di selesaikan untuk kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan selanjutnya