Itsbat Nikah dalam Rangka Penyelesaian Perceraian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 3930/Pdt.G/2018/PA.Js)

Itsbat Nikah dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah itsbat nikah untuk perkawinan yang dilangsungkan dibawah tangan (sirri), sedangkan dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang itsbat nikah untuk perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian didalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: 1.) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian pada perkara Putusan No : 3930/Pdt.G/2018/PA.Js, 2.) Bagaimanakah akibat hukum dari dikabulkannya itsbat nikah dalam rangka perceraian dalam perkara Putusan No : 3930/Pdt.G/2018/PA.Js. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan Itsbat nikah karena perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun Perkawinan menurut Hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam perceraian hakim melihat dalam fakta yang terjadi pada persidangan bahwa adanya pertengakaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam hal tersebut hakim menyertakan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta akibat hukumnya adalah anak dari hasil perkawinan tersebut adalah anak sah karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pemeliharaan anak menurut hakim ibunya lah yang berkewajiban untuk mengurus anak tersebut, dan ayahnya berkewajiban untuk menanggung semua biaya pemeliharaan sampai anak tersebut dinyatakan dewasa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam