Efektivitas Hukum Terhadap Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana

Pidana tutupan merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Sanksi pidana ini dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Diadakanya pidana tutupan karena situasi yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan terhadap perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak oposisi yang dikenal dengan “Peristiwa 3 Juli 1946” pembentuk Undang-Undang kembali mengatur sanksi pidana tutupan ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019 sebagai salah satu pidana pokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum penjatuhan sanksi pidana tutupan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode reduksi data, display data, dan kategorisasi data serta disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pidana tutupan baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dengan Rancangan Undang-Undang KUHP pada dasarnya sama. Berdasarkan pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai dengan menggunakan sarana pidana tutupan. Pidana tutupan juga berpotensi menimbulkan diskriminasi karena tidak ada ukuran bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana ini. Untuk memberikan kepastian hukum maka pembentuk undang-undang seharusnya merumuskan dengan jelas kriteria bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana tutupan