Cerai Gugat Karena Kekerasan dan Penganiayaan (Studi Putusan Terhadap Pengadilan Agama Arga Makmur 279/Pdt.G/2019/PA.AGM)

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan seperti dalam perkara mengenai cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.AGM. Alasan perceraian dari gugatan yang diajukan Penggugat yaitu istri kepada Tergugat yaitu pihak suami salah satunya bahwa istri tidak bahagia secara batin dikarenakan suami memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada istri, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut tergugat menampar penggugat dibagian wajah, serta memukul dibagian tubuh penggugat, dan tergugat suka menghancurkan perabotan rumah tangga, maka dari sikap tergugat tersebut penggugat merasa terancam. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari tahun 2017 hingga sekarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena kekerasan dan penganiayaan (Studi Putusan Terhadap Pengadilan Agama Arga Makmur 279/Pdt.G/2019/PA.AGM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi preskripstif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan pertimbangan hukum bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti pertimbangan hukum hakim dalam hal ini sebaiknya mencantumkan bahwa terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat. Maka seharusnya putusan Hakim mendasarkan pada Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Hakim juga dapat menambahkan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga