Sahnya Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2370K/Pdt/2014)

Salah satu tujuan diundangkannya UUPA diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah. Kemudian kewajiban pemegang hak atas tanah diatur dalam ketentuan Pasal 23,32 dan 38 UUPA yang menyatakan bahwa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan demikian pula setiap peralihan hapus dan pembebanan wajib didaftarkan. Pemegang hak milik wajib mendaftarkan tanahnya dengan tujuan kepastian hukum sebagai dasar pembuktian yang kuat bagi mereka dalam arti untuk kepentingan hukum bagi mereka sendiri. Permasalahan yang akan diteliti mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.2370K/Pdt/2014 dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan dan syarat sahnya peralihan hak atas tanah karena hibah. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, metode analisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung No.2370K/Pdt/2014 mendalilkan bahwa sertipikat yang terhitung sudah melewati batas hak gugat yaitu 5 tahun sejak disahkan, yang akhirnya memberlakukan sistem publikasi positif pada Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 sertipikat tersebut sudah sulit dituntut pelaksanaan haknya dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam sistem publikasi negatif secara materiil para termohon tidak dapat membuktikan peralihan hibah tanah dihadapan PPAT. Syarat sahnya peralihan hak atas tanah terdapat 2 yaitu syarat materiil (hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai) bahwa Untuk menentukan berhak atau tidaknya si penerima hibah memperoleh hak atas tanah yang dihibahkan tergantung pada hak apa yang ada pada tanah tersebut dan syarat formil didasarkan pada ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 menunjukkan bahwa untuk kepentingan pendaftaran peralihan hak kepada kantor pertanahan kabupaten/kota, dapat mendaftarkan peralihan hak milik, para pihaknya (pemberi hibah dan Penerima hibah) peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT.Kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah bagi pemilik terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kata kunci: pendaftaran tanah, peralihan hak milik, hibah.