Efektivitas Peraturan Jaksa Agung RI tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas

Sanksi hukum pidana dapat dijadikan sebagai suatu instrumen untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan dan masyarakat secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Kejaksaan RI tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas selain itu juga faktor faktor yang menghambat Efektivitas Peraturan Kejaksaan RI tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas dapat dikatakan telah dilaksanakan secara efektif dengan wujud adanya keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana serta terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan. Di samping itu penghentian penuntutan atas dasar Keadilan Restoratif telah mewujudkan asas proses beracara cepat sederhana dan biaya ringan karena biaya operasional penanganan perkara menjadi lebih kecil. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektivitas Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto Dan Kejaksaan Negeri Banyumas, hanya ditemui pada kuktur hukum khususnya dari masyarakat korban tindak pidana yang masih beranggapan bahwa pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman, sehingga korban atau keluarganya pada saat Jaksa Penuntut Umum menawarkan perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif mereka menolak dan tidak mengindahka