Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Jawa Tengah (Studi di Balai Besar POM di Semarang)

Kosmetik merupakan sediaan farmasi yang harus memiliki izin edar dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar termasuk pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum peredaran kosmetik tanpa izin edar tidak hanya bersegi administrasi, tetapi juga pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar di Jawa Tengah disamping dilakukan oleh penyidik Polri juga dilakukan oleh PPNS BBPOM di Semarang yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan faktor-faktor yang menghambat PPNS BBPOM dalam penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar di Jawa Tengah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di BBPOM di Semarang dan Direktorat Reskrimsus Polda Jateng. Metode penentuan informan menggunakan purposive sampling atau criterian based selection. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang masing – masing diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, metode validitas data menggunakan triangulasi sumber, serta diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Data disajikan dalam teks naratif dan matriks kualitatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peranan PPNS BBPOM dalam penyidikan tindak pidana peradaran kosmetik tanpa izin edar di Jawa Tengah dijalankan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Kesehatan, dan faktor-faktor yang menghambat adalah faktor hukum dan faktor masyakat