Permohonan Perwalian Terhadap Anak yang Belum Dewasa dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah Yang Diwakili Oleh Orang Tua

Secara normatif orang tua merupakan pemegang kekuasaan untuk melakukan kewajiban orang tua terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua berhak mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Namun faktanya beberapa Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan Pertanahan Negara mensyaratkan orang tua untuk memiliki penetapan dari Pengadilan, dalam hal melakukan beberapa perbuatan hukum. Seperti dalam perbuatan hukum penjualan tanah waris. Salah dua contohnya adalah yang ada dalam perkara No.0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. dan perkara No.1241/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt. Ada beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kepastian hukum anak yang belum dewasa di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian serta bagaimanakah prosedur secara normatif peralihan hak atas tanah melalui jual beli dalam hal salah satu penjual masih di bawah umur dan komparisi dalam akta. Tujuan penelitian untuk menganalisis kepastian hukum anak yang belum dewasa di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ketika diwakili oleh orang tua kandungnya, serta menganalisis prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli dalam hal salah satu penjual masih di bawah umur dan komparisi dalam akta. Metode penelitian yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data normatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai anak yang belum dewasa, ada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan orang tua tidak dicabut, orang tua tetap menjalankan kekuasaan orang tua sehingga tidak berubah menjadi wali. Dalam hal rangkaian prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli dalam hal penjual masih di bawah umur meliputi dua hal yaitu proses pembuatan akta jual beli dan proses pendaftaran hak atas tanah. Proses pembuatan akta dilakukan oleh PPAT, akan tetapi sebelum proses pembuatan akta jual beli yang salah satu penjualnya masih di bawah umur maka perlu adanya pembuktian bahwa ia merupakan orang tua kandung yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Bukti bahwa ia merupakan orang tua kandung yaitu akta kelahiran yang nantinya dijelaskan dalam komparisi