Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2020)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja, segala upaya yang dilakukan perusahaan sebelum melakukan PHK terhadap pekerja harus sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) tak terkecuali bagi Tenaga Kerja Asing (TKA). TKA dapat dipekerjakan di Indonesia dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), terhadap PKWT tersebut sering terjadi pelanggaran oleh perusahaan yakni PHK secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan Putusan Nomor 347 K/PDT.SUS-PHI/2020 tentang PHK terhadap TKA secara sepihak oleh pengusaha dan perlindungan hukum bagi TKA yang terkena PHK di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sumber bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode penyajian data adalah deskriptif kualitatif serta metode analisis data menggunakan kualitiatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa pemohon kasasi yaitu pihak pengusaha yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada TKA sebesar gaji TKA sampai batas waktu berakhirnya IMTA tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan hukum bagi TKA yang terkena PHK di Indonesia berdasarkan Pasal 62 UU 13/2003 serta TKA memiliki hak yang sama dengan tenaga kerja dalam negeri untuk mengajukan gugatan ke PHI dan Mahkamah Agung