Konstruksi Hukum Bentuk Badan Usaha Yang Tepat Dalam Pembuatan Akta Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

FANDILI INDRAYANA, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Konstruksi Hukum Bentuk Badan Usaha Yang Tepat Dalam Pembuatan Akta Unit Usaha Milik Desa Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. dan anggota: Dr. Kartono, S.H., M.H. Konstruksi hukum Akta Badan Usaha Milik Desa dalam memilih bentuk usaha terkadang menjadi suatu permasalahan. Hal ini karena pendirian BUMDes mirip dengan Pendirian BUMN dan BUMD dalam bentuk Perum yang tidak membutuhkan akta Notaris, tapi didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain itu BUMDes tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, ataupun Koperasi. Penelitian ini ditujukan untuk konstruksi hukum bentuk badan usaha yang tepat dalam Pembuatan Akta Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga untuk menganalisis hubungan hukum Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha dalam membentuk badan hukum lainnya sebagai kegiatan usaha dengan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan kegotong- royongan, maka konstruksi hukum bentuk badan usaha yang tepat dalam Pembuatan Akta Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah PT (Persero) dan Koperasi karena melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa. Status badan hukum CV (Commanditer Vernoteschap) tidak cocok digunakan BUMDes karena selain pada tujuan profit semata, kekayaan pribadi menjadi tanggungjawab pribadi. Hubungan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha dengan badan hukum lainnya sebagai unit usaha pada dasarnya hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya. Hubungan hukum BUMDes dengan unit usahanya didasari oleh Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa, BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi PT (Persero) dan Koperasi