Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah (Suatu Kajian Sengketa Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1736/K/Pdt/2019)

Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) diatur pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1736/K/Pdt/2019 dan bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan ganti rugi termasuk penerapan hukum Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1736/K/Pdt/2019 menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis kasus. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data sekunder dengan metode penyajian dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Dari hasil penelitian ini, Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1736/K/Pdt/2019 mempertimbangkan perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain serta memenuhi syarat-syarat melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sehingga perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat bertentangan dan sangat merugikan kepentingan Penggugat yakni menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat. Tuntutan ganti rugi penggugat oleh kuasa hukum ditolak sebagian oleh Majelis Hakim yaitu mengukum para Tergugat secara sukarela tanpa syarat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik, bebas dari segala perikatan dan beban pihak ketiga kepada Penggugat. Dalam hal kewenangan Majelis Hakim menerapkan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 22/Pdt.G /2018/PN.Sel hingga Mahkamah Agung Nomor 1736/K/Pdt/2019 sudah didasarkan pertimbangan hukum Hakim dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun ada perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri di tingkat Pengadilan Tinggi