Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Endorsement melalui Media Sosial Instagram

Perjanjian dalam UUPK terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dan dalam hubungan hukum perjanjian endorsement ada hubungan antara artis endorse dengan pelaku bisnis online, dimana kedudukan pelaku bisnis online tersebut sebagai pelaku usaha karena yang bersangkutan mengeluarkan produk, sedangkan artis endorse seharusnya sebagai konsumen yang memberikan testimoni setelah menggunakan produk dari pelaku bisnis online agar konsumen tertarik, namun nyatanya tidak demikian. Artis endorse hanya mengiklankan produk tersebut pada akun Instagram pribadi miliknya seolah-olah ia menjadi wakil dari pelaku bisnis online karena keterangan yang disampaikan sudah disiapkan oleh pelaku bisnis online dalam melakukan promosinya. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya hubungan hukum artis endorse apakah sebagai konsumen yang seharusnya memberikan testimoni nyata atau sebagai wakil dari pelaku bisnis online yang mengiklankan produk. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menganalisa perjanjian endorsement sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yaitu preskriptif analisis yaitu memberikan gambaran hubungan hukum atas perjanjian endorsement berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby serta pertanggungjawaban dari pelaku usaha dan artis endorse kepada konsumen yang telah menggunakan kosmetik illegal. Analisa didasarkan pada data sekunder yang diperkuat dengan Putusan Negeri Surabaya Nomor 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby. Hubungan hukum yang terdapat pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby antara selaku pelaku bisnis online dengan artis endorse adalah perjanjian endorsement. Hubungan hukum antara pelaku bisnis online dengan konsumen adalah perjanjian jual beli online. Artis endorse dengan konsumen tidak memiliki hubungan hukum karena artis endorse hanya sebagai sumber utama penyampaian produk. Tanggungjawab pelaku bisnis online secara perdata dapat dituntut dengan Pasal 19 UUPK dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan pertanggungjawaban artis endorse kepada konsumen dilimpahkan kepada pelaku bisnis online karena berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, artis endorse termasuk dalam orang yang disuruh untuk mewakili suatu urusan dan bukan bagian dari pelaku bisnis online. Sehingga pembuktikan terbalik yang diatur dalam Pasal 22 UUPK dilimpahkan kepada pelaku bisnis online