Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum bagi anak dalam mengakses pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dan bentuk jaminan perlindungan hukum bagi anak dalam mengakses pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang- undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), serta spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan Perundang-undangan (hukum positif), Sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concret. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Metode Pengolahan Bahan Hukum dengan reduksi data, display data, klasifikasi data. Penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Metode analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi anak dalam dalam mengakses pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan indonesia secara umum telah menunjukakan adanya taraf sinkronisasi. Hal tersebut dibuktikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah sesuai dengan teori jenjang hukum yang artinya peraturan yang berkedudukan di atas menjadi pedoman bagi peraturan yang ada di bawah dan peraturan yang berada di bawah tidak bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan di atas. Bentuk jaminan meliputi Jaminan pengaturan mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan; Jaminan pengaturan mendapatkan pelayanan kesehatan;Jaminan pengaturan mendapatkan ASI Eksklusif;Jaminan pengaturan mendapatkan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak; Jaminan pengaturan mendapatkan fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan; Jaminan pengaturan memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritual anak;Jaminan pengaturan atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pelayanan Kesehata