Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Perkara Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, salah satu alat bukti surat yang digunakan adalah berupa surat yang diduga palsu dan dalam putusannya hakim memutus bebas terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana penggunaan surat palsu dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Dalam Perkara Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter, lalu dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Sesuai Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg diperoleh hasil bahwa tindak pidana penggunaan surat palsu yaitu Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, berkaitan dengan adanya alat bukti surat, telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP namun secara materiil kekuatan alat bukti surat pada perkara nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg. tidak memilki kekuatan pembuktian yang mengikat dan tidak dapat berdiri sendiri, harus didukung dengan alat bukti yang lain yang sudah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hakim tidak melihat adanya kesesuaian antara masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Akibatnya, hakim menemukan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka sesuai ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum