Cerai Gugat Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Wajib (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1371/Pdt.G/2020/PA.Mlg)

Salah satu penyebab perceraian itu terjadi adalah karena salah satu pasangan pergi meninggalkan tanpa pamit sehingga tidak terpenuhinya nafka lahir maupun batin dan sering terjadinya percekcokan, di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor Perkara: 1371/Pdt.G/2020/PA.Mlg. Dalam kasus tersebut, pemohon akan mengajukan gugatan cerai yang dikarenakan pihak suami meninggalkan tanpa memberikan nafkah wajib dan sering terjadinya cekcok dalam rumah tangga. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena tidak terpenuhinya nafkah wajib. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor Perkara: 1371/Pdt.G/2020/PA.Mlg. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan inventarisasi, metode analisa data menggunakan teks naratif dan teknik analisis data menggunakan normatif kualitatif. Menurut peneliti hakim menggunakan Pasal 116 huruf (b) kurang tepat karena dalam Pasal 116 huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut sedangkan dalam kasusnya Tergugat meninggalkan Penggugat baru terhitung 1 tahun 8 bulan, hakim seharusnya menggunakan Pasal 116 huruf (g) sebagai alasan perceraian karena Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga melanggar perjanjian dalam taklik talak yaitu seorang suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut. Kasus tersebut juga bertentangan dengan Pasal 77 KHI jo Pasal 80 ayat 2 tentang kewajiban seorang ayah untuk menafkahi dan melindungi anak dan istrinya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut peneliti sebaiknya digunakan sebagai pertimbangan hukum hakim karena para pihak saat sidang mediasi hakim tidak berhasil didamaikan. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dilanggar karena Tergugat sudah menelantarkan Penggugat dan anaknya selama periode di atas, sehingga kasus tersebut sudah masuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarganya