Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 209/Pid.B/2018/PN Pwt)

Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikatagorikan sebagai tindak pidana. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 209/Pid.B/2018/PN Pwt. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan perkara Nomor : 209/Pid.B/2018/PN Pwt, telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur - unsur dumaksud : Barangsiapa; Melakukan penganiayaan. Sengaja dalam perkara ini termasuk kesengajaan dengan corak ”kesengajaan sebagai maksud” (Opzet als Oogmerk). Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan. Terpenuhinya syarat pemidanaan berupa perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Orang yang mempunyai kesalahan, yaitu : mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang digunakan antara lain : Keterangan saksi-saksi, Surat, dan Keterangan terdakwa. Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim. Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 empat bulan dan 15 lima belas hari; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan