Good Governance Dalam Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas

Perkembangan paradigma pemerintahan menuntut suatu tujuan organisasi pemerintahan yang mengacu pada perinsip good governance yaitu transparansi, akuntabel, responsif, dan menguatkan partisipasi. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menuntut pemerintahan desa harus menguatkan perinsip-perinsip good governance untuk mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa tengah dengan sebagian besar wilayahnya adalah desa. Pada pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu pada unsur pendidikan dan pelatihan perangkat desa yang masih minim dan masih adanya indikasi penyalahgunaan anggaran di pemerintahan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Good Governance dalam pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas yang dilihat dari empat indikator yaitu akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan aturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data kuisioner, observasi dan dokumentasi. Teknik sampling menggunakan teknik multi stage sampling. Penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan distribusi frekuensi dan mean (nilai rata-rata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sudah dapat terwujud. Hal tersebut diukur dari keempat indikator diantaranya adalah akuntabilitas pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sudah dapat dikatakan akuntabel dengan sebagian besar desa di Kabupaten Banyumas memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi, tingkat transparansi pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sudah dapat dikatakan transparan dengan sebagian besar desa di Kabupaten Banyumas memiliki tinggat transparansi yang tinggi, partisipasi pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sudah dapat dikatakan memiliki partisipasi yang baik dengan sebagian besar desa di Kabupaten Banyumas memiliki tinggat partisipasi yang tinggi, dan aturan hukum pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori tinggi, artinya pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sudah menjalankan aturan hukum yang berlaku dan sebagian besar pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas memiliki tingkat aturan hukum yang tinggi