Penerapan Asas Terjangkau dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 19 ayat (4) UUPA menetapkan bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya pendaftaran tanah. Ketentuan dalam pasal 19 ayat (4) ini ditindaklanjuti dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur tentang asas pendaftaran tanah salah satunya adalah asas terjangkau. Ketentuan tersebut untuk mengakomodir penerapan biaya terjangkau dalam pelaksanaan PTSL khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Adanya beban pajak tanah yang harus ditanggung oleh pendaftar. Selain itu adanya beban biaya tambahan dari luar biaya pendaftaran tanah, pada akhirnya mengakibatkan masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah berpikir dua kali untuk mendaftarkan tanahnya. Selanjutnya permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penerapan asas terjangkau dan akibat hukum dari penerapan asas terjangkau dalam PTSL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu, pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan metode analisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dengan diterapkanya asas terjangkau dalam Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap memberikan keringanan untuk masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana ditindaklanjuti dengan ketentuan PERMEN ATR/BPN Nomor 6 tahun 2018. Akibat hukum dari diterapkanya asas terjangkau dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu kepastian hukum bagi golongan ekonomi lemah, kemudian perlu kehati-hatian dalam penerbitan setipikat oleh penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini Kementerian ATR/BPN supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenan