Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai Pelaku Usaha terhadap Konsumen Jasa Ketenagalistrikan Terkait Adanya Lonjakan Tagihan Listrik pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN TSM)

Hubungan antara PLN sebagai pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen jasa ketenagalistrikan selama ini bukan berarti tanpa mengalami masalah. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini terdapat satu permasalahan antara konsumen dan PLN yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan tersebut yakni adanya lonjakan tagihan listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai pelaku usaha terhadap konsumen jasa ketenagalistrikan terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks deskriptif sistematis, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian pada Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm menunjukan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 yang dialami oleh konsumen dalam hal ini H. Mohamad Firmansyah, S.H., M.H. sesuai dengan Pasal 7 huruf a, b dan c, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen