Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Cacat Mental

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem atau tatanan teratur yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain dan tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan di mana pelaksanaan sistem ini dipengaruhi oleh entitas secara fisik berupa sumber daya manusia ataupun sarana-prasarana, dan juga metoda keilmuan berupa ide, konsep, maupun gagasan. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Disyaratkan bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah. Pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Indonesia diatur secara negatif yaitu tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana namun hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dijelaskan batasan-batasan keadaan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam hal ini perlu mengetahui dalam batas manakah seseorang penderita cacat mental dalam keadaaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengetahui batasan aspek kejiwaan khususnya cacat mental dalam pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 KUHP dan pemahaman secara komprehensif mengenai penerapan aspek kejiwaan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pidana Nomor: 16/Pid.Sus/2019/ PN.Wsb. Hasil penelitian menunjukan bahwa batasan mengenai jiwanya cacat dalam pertumbuhan (cacat mental) sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, dari tinjauan medis digolongkan menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III yang berlaku di Indonesia sebagai acuan klinis untuk menentukan klasifikasi retardasi mental. Visum et Repertum Psikiatricum (VeRP) yang dibuat tim pemeriksa kesehatan jiwa untuk membantu Hakim dalam mengemukakan unsur-unsur yang dapat menentukan pertanggungjawaban. Penegak hukum diharapkan mempedomani Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum untuk membantu dalam mengemukakan unsur-unsur yang dapat menentukan pertanggungjawaban terdakwa tersebut