Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No: 510/008/BPSK/VII/2020)

Hak dan kewajiban yang timbul dikarenakan hubungan hukum berupa perjanjian, harus mendapatkan perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan perlindungan hukum terhadap sengketa konsumen dilihat pada Pasal 45 ayat (1) dan (2), setiap penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara litigasi atau melalui pengadilan dan non litigasi atau di luar pengadilan. BPSK sebagai lembaga peradilan konsumen yang berkedudukan di daerah tingkat II Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen baik secara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Hal tersebut memudahkan konsumen ataupun pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen dikarenakan proses penyelesaian yang dilakukan BPSK relatif cepat dan biaya ringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis dan analisis, spesifikasi penelitian Deskriptif, metode pengumpulan data studi kepustakaan, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun sistematis dan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Kuningan Nomor 510/008/BPSK/VII/2020 dapat disimpulkan bahwa PT. Kibar Buana Persada Member Of Buana Kassiti (Holding Company) sebagai pembangun (developer), berkedudukan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Termohon, mengabulkan tuntutan dari Sdr. Rangga dkk sebanyak 6 (enam) orang, yang kesemuanya adalah warga perumahan Buana Cigadung Residence, sebagai konsumen selanjutnya disebut Pemohon