Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pener Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Pada Tahun 2016 terjadi keterlambatan Pelaporan Alokasi Dana Desa dikarenakan sumber daya manusia yang masih rendah, sangat minim pengetahuan tentang teknologi. Khususnya komputer, hanya beberapa pegawai yang dapat mengoprasikan komputer, sehingga untuk membuat laporan Alokasi Dana Desa dirasasulit. Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Pener dibuat oleh pihak lain di luar pemerintah desa karena para pegawai pemerintah desa tidak mampu untuk membuat laporan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan informannya adalah purposive sampling dan snowball sampling. Metode analisis data menggunakan Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman). Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang (pemerintah desa, lembaga desa, took h masyarakat). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pener secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan didukung prinsip transparansi dan partisipasi. Tahap pelaksanaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, yang didukung dengan partisipasi dan transparansi sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera pada peratruran perundang-undangan. Tahap pertanggung jawaban alokasi dana desa di Desa Pener secara teknis dan administratif belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa ini sudah terlihat dengan adanya kelengkapan (SPJ) surat pertanggung jawaban yang di dalamnya ada laporan perkembangan, pertanggung jawaban bendahara, bukti pendukung seperti nota dan kwitansi lalu laporan akhir tahun yang telah di buat oleh bendahara dan di bantu perangkat lainnya. Pertanggung jawaban secara transparan tidak diberikan kepada masyarakat yaitu penggunaan dana hanya untuk internal pemerintah desa saja tidak disebarluaskan kepada masyarakat