Penerapan Yurisdiksi Negara terhadap Pelaku Kejahatan Penerbangan Sipil(Studi tentang Kasus Pembajakan Pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla Tahun 1981)

Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan pesawat sipil sebagai moda transportasi, semakin meningkat pula tindak pidana penerbangan yaitu tindak pidana yang dilakukan di bidang penerbangan sipil, termasuk dilakukan di dalam pesawat udara. Salah satu kejahatan di bidang penerbangan adalah pembajakan pesawat (air hijacking). Peristiwa air hijacking salah satunya adalah pembajakan pesawat DC-9 Woyla pada 1981, sebuah pesawat sipil berbendera Indonesia yang berada di Thailand menimbulkan permasalahan yurisdiksi. Tidak seperti pembajakan di laut (piracy), yurisdiksi pada pembajakan udara memerlukan keikutsertaan negara-negara dalam konvensi anti-pembajakan udara untuk mengekstradisi kejahatan tersebut. Inilah peristiwa pembajakan pesawat yang dilakukan teroris berkedok agama pertama dan satu-satunya di Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan yurisdiksi negara pada pelaku kejahatan penerbangan sipil dengan studi kasus pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-Woyla 1981. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan yang ada dan menggunakan metode penyajian teks naratif. Kasus Woyla merupakan sebuah kasus kejahatan terhadap penerbangan sipil dan kasus ini melibatkan dua yurisdiksi negara yaitu Indonesia dan Thailand sehingga keduanya memiliki yurisdiksi untuk penentuan penghukuman pelaku pembajakan udara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi Indonesia. Penentuan yurisdiksi tersebut didasarkan pada konvensi-konvensi pembajakan udara yaitu Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971 yang masing-masing mempunyai yurisdiksi materiil sendiri-sendiri