Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)

Dewasa ini persoalan tentang rendahnya kinerja pemerintah di Indonesia masih belum terselesaikan. Buruknya akuntabilitas pemerintah di Indonesia pada umumnya membuat kinerja organisasi melemah, tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat menurun, hingga dapat menimbulkan kerugian negara. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa mendapatkan transfer dana desa yang bersumber dari APBN. Desa Kedungwringin merupakan desa yang penggunaan dana desanya cukup tinggi dan pernah menerima catatan keterlambatan dalam pelaporan pertanggung jawaban, sehingga hal itu menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis akuntabilitas Pemerintah Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dalam mengelola dana desa. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas milik Ellwood yang diyakini relevan dengan permasalahan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kedungwringin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus, yang berupaya mengkaji fenomena secara mendalam dalam konteks lingkungan tertentu. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Sasaran dalam penelitian ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kedungwringin, Kepala Desa Kedungwringin, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungwringin, Camat Kecamatan Patikraja, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Patikraja, Pendamping desa Kecamatan Patikraja, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banyumas, danTokoh Masyarakat Kedungwringin. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan snowball sampling dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Desa Kedungwringin dalam pengelolaan dana desa dari aspek akuntabilitas kejujuran, pelaksanaan wewenang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedungwringin dengan cara musyawarah dalam pemilihan keanggotaan TPK. Namun dalam mensosialisasikan dana desa kepada masyarakat secara masih kurang maksimal, karena hanya dilakukan pada awal implementasi program dana desa. Dari aspek akuntabilitas hukum, Pemerintah Desa Kedungwringin belum mematuhi peraturanperundang-undangan dan belum mengetahui peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa. Dari aspek akuntabilitas proses, Pemerintah Desa Kedungwringin belum memberikan akses yang mudah dan lengkap terkait informasi dana desa kepada masyarakat. Dari aspek akuntabilitas program, Pemerintah Desa Kedungwringin masih mengutamakan bidang pembangunan sektor fisik. Program-program dana desa di Desa Kedungwringin dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat (dalam hal ini berbentuk proposal bukan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam musyawarah dusun) karena tidak diselenggarakannya musyawarah dusun oleh Pemerintah Desa Kedungwringin.Dari aspek akuntabilitas kebijakan, Pemerintah Desa Kedungwringin telah menyampaikan laporan dana desa kepada BKD melalui kecamatan dengan catatan keterlambatan dan melakukan pertanggung jawaban kepada masyarakat hanya berupa bukti fisik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dari sub aspek konsistensi, dalam melaksanakan tugas, ketua TPK belum melakukan komunikasi dengan baik, karena anggota TPK merasa belum diikut sertakan dalam pengambilan keputusan