Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Ilegal (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 850/Pdt.G/2020/PA.Kng).

Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan tersebut dibatalkan, salah satu perkaranya yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Kng. Pada putusan tersebut, Hakim mengabulkan perkara pembatalan perkawinan dikarenakan adanya poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan Pembatalan Perkawinan karena Poligami Ilegal pada Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 850/Pdt.G/2020/PA.Kng beserta akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan metode analisis bahan hukum normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, hakim hanya mendasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Peneliti dasar pertimbangan hakim tersebut dapat ditambahkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974