Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Telemedicine pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum pasien telemedicine pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analitical Aproach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari studi kepustakaan dan studi dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan telemedicine telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa antara peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar bagi pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan telemedicine meliputi jaminan pengaturan mendapat hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; jaminan pengaturan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar pelayanan, dan standar oprasional prosedur; jaminan pengaturan meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain; jaminan pengaturan memperoleh informasi secara, benar, jelas, dan jujur tentang tindakan yang akan dilakukan; jaminan pengaturan menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi pasien; jaminan pengaturan memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya; jaminan pengaturan rahasia kondisi kesehatan pribadi pasien; jaminan pengaturan kebebasan menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan; jaminan pengaturan tuntutan ganti rugi