Keputusan Gubernur Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 1/G/2017/PTUN.YK)

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor: 01/G/2017/PTUN.YK yang akan menganalisis Keputusan Gubernur Yogyakarta tentang penetapan upah Minimun Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Suatu keputusan dapat diperiksa dan diputus di PERATUN apabila objek gugatan memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Kualifikasi suatu keputusan merupakan KTUN dapat dianalisis melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengkualifikasikan keputusan objek sengketa sebagai suatu KTUN kurang tepat karena masih menggunakan rumusan KTUN dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta belum merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016, walaupun dalam pertimbangan hukumnya terkait keabsahan objek sengketa sudah mempertimbangkan seluruh aspek secara tepat