Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 109/PID.SUS/2019/PN KBM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu : (1) proses pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Nomor : 109/Pid.sus/2019/PN Kbm), dan yang ke (2) untuk mengetahui hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbm). Penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab kedua hal di atas adalah peneltian hukum normatif-empiris yaitu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil yang dicapai setelah melakukan penelitian adalah : (1) Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, pada proses pembuktiannya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai alat bukti yang sah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Merujuk pada pasal tersebut di atas, digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini juga sudah memenuhi Pasal 183 KUHAP yang dimana untuk membuktikan kesalahan terdakwa sekurang-kurangnya menggunakan dua alat bukti yang sah. Yang ke (2) Meskipun secara umum masih banyak hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT khususnya dalam persoalan alat bukti, namun demikian khusus untuk kasus yang diteliti oleh penulis tidak terdapat kendala yang cukup berarti dalam membuktikan perbuatan terdakwa, hal tersebut dikarenakan ketersediaan beberapa alat bukti yang saling berkesesuaian, sehingga tidak menyulitkan hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap korban