Analisis Putusan Hakim terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg)

Penjatuhan sanksi pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum harusnya, berdasar pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg serta mengetahui penjatuhan sanksi pidana kepada anak pelaku pencabulan dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2014. Pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, majelis hakim seharusnya menjatuhkan putusan kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pelatihan kerja