Penerapan Choice of Forum Pada Klausula Domisili Akta Akad Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah

Alun Windari Praptonowati, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Penerapan Choice Of Forum Pada Klausula Domisili Akta Akad Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa pada lembaga perbankan syariah yang diatur dalam Pasal 55 UU Perbankan Syariah menimbulkan dualisme disebabkan alternatif pilihan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dikeluarkan untuk menangani dualisme tersebut. Choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dimuat dalam klausul domisili pada akta akad syariah, yang mana akta tersebut dibuat oleh Notaris Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta akad pembiayaan di perbankan syariah yang berwenang harus memahami hukum dan akad pembiayaan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Choice of Forum Pada Klausula Domisili Akta Akad Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Selain itu juga menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta akad perbankan syariah dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penerapan choice of forum Pada Klausula Domisili Akta Akad Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama secara litigasi. Secara non litigasi para pihak dapat memilih tempat penyelesaian sengketa melalui Basyarnas. Pengadilan Agama berwenang menangani sengketa syariah karena hakim Pengadilan Agama menguasai hukum syariah sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan lebih adil. Kewenangan Pengadilan Agama juga didukung oleh PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Peran Notaris dalam pembuatan akad syariah adalah Notaris harus paham dengan prinsip syariah, Notaris wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan Notaris penting untuk memiliki sertifikasi syariah. Peran Notaris pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 adalah Notaris harus mengingatkan bahwa Pengadilan Agama yang berwenang menangani sengketa syariah secara litigasi, dan Notaris mengingatkan pihak yang memiliki perjanjian sebelum tahun 2012 untuk memperbaharui dengan membuat adendum sehingga klausul domisili di dalam aktanya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku