Pengaturan Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam Melindungi Warga Negara di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Kajian tentang Penerapan Diplomasi Digital dalam Pelayanan Kekonsuleran oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19)

Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi memberikan pengaruh dalam praktik diplomasi, yaitu adanya peralihan dari diplomasi konvensional menjadi diplomasi digital. Adanya pandemi COVID-19 pada saat ini membuat Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang bekerja, tinggal menetap, dan belajar mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara di luar negeri menurut Konvensi Wina 1961 dan hukum internasional serta mengetahui pelaksanaan diplomasi digital Indonesia dalam pelayanan kekonsuleran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data-data tersebut diperoleh, dianalisis, dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar hukum perlindungan warga negara yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler terdapat pada Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Pelaksanaan diplomasi digital Indonesia pada saat pandemi COVID-19 ini sudah berjalan cukup baik karena segala bentuk dan macam sarana yang dibuat baik oleh Kemenlu RI maupun perwakilan diplomatik itu sendiri sudah memberikan banyak kemudahan dalam upaya perlindungan bagi WNI di luar negeri